Prioritas Kebijakan Pendidikan – Pemerintah Indonesia berhasil memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dengan hampir semua anak di Indonesia sekarang dapat bersekolah, bagaimana Anda memastikan bahwa mereka menerima pembelajaran yang berkualitas dan memperoleh keterampilan yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka? Berikut adalah lima langkah prioritas yang dirangkum dari temuan studi RISE di Indonesia dan di negara lain.
1. Berkomitmen untuk menguasai keterampilan dasar literasi dan numerasi
Pada blog kami sebelumnya (baca: Melawan Krisis Pembelajaran, Meningkatkan Keterampilan Dasar Siswa), kami telah menulis tentang pentingnya fokus pada peningkatan keterampilan dasar siswa: literasi dan numerasi. Dalam Policy Paper “Focus to Flourish: Five Actions to Accelerate Progress in Learning” (unduh di sini) yang diterbitkan oleh Program RISE, ditekankan bahwa komitmen terhadap pembelajaran dasar harus menjadi prioritas politik yang mendesak agar perubahan dapat segera terjadi dan dapat dilakukan. diimplementasikan. diterjemahkan ke dalam perencanaan anggaran. dan program.
2. Mengukur pembelajaran secara teratur, akurat, dan relevan
Pengukuran pembelajaran perlu dilakukan bukan untuk menentukan lulus atau tidaknya siswa, baik atau tidaknya mutu sekolah, tetapi untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai keterampilan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya.
Baca juga: Membangun Landasan Moral dan Etika untuk Masyarakat yang Lebih Baik
Pada tingkat kelas, penilaian diperlukan untuk melihat kemajuan belajar setiap siswa. Hal ini penting dilakukan karena berdasarkan analisis tim riset RISE dalam Learning Profile mereka, jika anak-anak Indonesia tidak menguasai kemampuan dasar berhitung di kelas 6, kemungkinan besar tidak akan pernah menguasainya sekalipun naik kelas. Padahal, tujuan penilaian yang baik adalah memberikan informasi sedini mungkin tentang kualitas pembelajaran yang sedang berlangsung.
3. Menyelaraskan sistem dengan komitmen belajar
Tujuan sistem pendidikan hanya dapat dicapai jika berbagai unsur di dalamnya bekerja secara harmonis dan bermuara pada tujuan atau komitmen yang sama. Harmonisasi berbagai unsur dalam sistem pendidikan perlu diwujudkan di semua jenjang, mulai dari kebijakan di tingkat pusat, daerah, hingga kelas. Misalnya, ketika Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan pada tahun 1970-an, pemerintah membangun lebih dari 60.000 sekolah dasar melalui program Sekolah Dasar INPRES. Dua dekade kemudian, hampir seluruh anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan dasar.
4. Mendukung guru dalam proses belajar mengajar
Guru perlu mendapatkan bekal dan dukungan yang memadai untuk dapat mengajar secara efektif. Dukungan tersebut diberikan sejak calon guru menempuh pendidikan di program pendidikan guru dan pendidikan profesi guru (prajabatan) sampai dengan guru menjalankan profesinya (jabatan). Guru yang berkualitas adalah guru yang mampu mempraktekkan pengajaran yang efektif. Oleh karena itu, untuk menciptakan dan mempertahankan guru yang berkualitas, dukungan ini harus terus dilakukan agar mereka dapat mengajar secara efektif secara berkesinambungan.
5. Penyesuaian pendekatan dalam pengambilan kebijakan pendidikan
Desentralisasi pendidikan membawa konsekuensi berupa permasalahan pendidikan yang berbeda-beda antar kabupaten/kota. Mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan 514 kabupaten/kota, penyelesaian masalah pendidikan tidak dapat menggunakan pendekatan one size fits all, melainkan harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.